Duh! 16 Daerah Tak Sanggup Biayai PSU, Kota Palopo Sulsel Termasuk

SULAWESI.VIVA.CO.ID -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan sebuah temuan mengejutkan terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diwajibkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebanyak 16 daerah di Indonesia dilaporkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan PSU.

Dari 24 daerah yang ditugaskan untuk menggelar PSU, hanya 8 daerah yang sudah memiliki anggaran yang cukup. Sementara itu, 16 daerah lainnya, termasuk Kota Palopo, masih mengalami kesulitan keuangan yang signifikan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menjelaskan bahwa Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah agar segera menyesuaikan anggaran mereka melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 



Daftar Kabupaten / Kota yang Tak Sanggup Biayai PSU

Photo :

• Sulawesi.viva.co.id

Penyesuaian anggaran tersebut bertujuan agar pelaksanaan PSU dapat berjalan tanpa kendala.

“Kemendagri akan mengusulkan agar daerah-daerah ini menyesuaikan anggaran mereka dalam APBD 2025, dengan efisiensi belanja dan penyesuaian pendapatan,” kata Ribka dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Halaman Selanjutnya

Meskipun Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa pendanaan kegiatan pemilihan menjadi tanggung jawab daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), banyak daerah yang kesulitan untuk mencapainya.