FGD Gowa Bongkar Masalah Data Kemiskinan Ekstrem, Validasi Jadi Sorotan
- Sulawesi.viva.co.id
SULAWESI.VIVA.CO.ID--Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Gowa menggelar forum grup diskusi (FGD) untuk membahas strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kegiatan berlangsung di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kecamatan Somba Opu, Rabu (18/3/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, perwakilan desa, pendamping sosial, hingga penerima manfaat.
Diskusi dipandu fasilitator Bahtiar MA Saleh dan menghadirkan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, serta akademisi UIN Alauddin Makassar, Muhaemin Latif, sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menegaskan bahwa kemiskinan menjadi indikator utama dalam mengukur kemajuan daerah.
“Kalau kita bicara Gowa maju, tentu tidak bisa dilepaskan dari persoalan kemiskinan,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, langkah paling mendasar dalam penanganan kemiskinan ekstrem adalah memastikan data yang digunakan benar-benar valid.
“Supaya saya tahu apa yang akan saya lakukan,” katanya.
Pemkab Gowa mencatat pertumbuhan ekonomi yang sempat berfluktuasi pascapandemi, namun kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,04 persen, melampaui rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,43 persen dan nasional sebesar 5,11 persen.
Sementara itu, angka kemiskinan menurun dari 7,42 persen pada 2023 menjadi 6,64 persen pada 2025.
Penurunan ini menunjukkan program intervensi mulai memberikan dampak, meski masih memerlukan penyempurnaan.
Akademisi UIN Alauddin Makassar, Prof. Muhaemin Latif, menekankan bahwa kemiskinan ekstrem tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar.
“Kemiskinan juga mencakup keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya.
Ia menyebut, sekitar 1.000 keluarga di Gowa masih berada dalam kategori miskin ekstrem.
Menurutnya, faktor penyebab kemiskinan meliputi ketimpangan distribusi sumber daya, lemahnya tata kelola pemerintahan, serta rendahnya kepedulian sosial.
Dalam sesi diskusi, peserta mengungkap berbagai persoalan di lapangan, terutama terkait ketidaksesuaian data.
Masih ditemukan warga miskin yang belum terdata, serta penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.
Selain itu, kendala di tingkat desa seperti keterbatasan kapasitas aparat dan kurangnya sinkronisasi antarinstansi turut menjadi sorotan.
