Warga Terdampak Proyek Duplikat Jembatan Sungai Maros Tuntut Ganti Rugi Adil
- Sulawesi.viva.co.id
Kuasa hukum warga juga meminta adanya kepastian hukum dalam setiap tahapan pengadaan tanah. Mereka berharap seluruh proses dilakukan melalui musyawarah tanpa adanya tindakan yang dianggap sebagai pemaksaan sepihak.
Fahril Arif yang turut menjadi kuasa hukum warga mengatakan seluruh instansi terkait perlu bersinergi agar penyelesaian persoalan dapat berlangsung secara transparan. Menurut dia, penyelesaian sengketa harus mengedepankan asas kemanusiaan dan kepastian hukum.
"Pemerintah dan panitia pelaksana diharapkan membuka ruang dialog yang mengedepankan asas kemanusiaan sehingga proyek strategis ini benar-benar membawa kesejahteraan tanpa meninggalkan beban ekonomi bagi warga lokal," kata Fahril.
Warga juga meminta perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Maros, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap polemik yang mereka alami.
Di tengah keberatan yang masih disampaikan warga, beredar rencana pelaksanaan seremoni peletakan batu pertama proyek oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Maros pekan ini.
Hingga artikel ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun instansi pelaksana proyek terkait tuntutan yang disampaikan warga terdampak mengenai proses pembebasan lahan dan besaran ganti kerugian.
