DPRD Pangkep Minta Pemkab Fokus Cadangan Stok Pangan Dan Fiskal
- sulawesi.viva.co.id
Sulawesi.viva.co.id–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Kab.Pangkep) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab), fokus pada cadangan stok pangan dan fiskal daerah.
Permintaan legislator ini tertuang dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (30/7/2026) bersama Wakil Bupati dan jajaran Pemkab, membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, di Ruang Sidang A Kantor DPRD Kab.Pangkep.
Pada Ranperda Cadangan Pangan, silih berganti dari fraksi DPRD menyampaikan pandangan. Berpenduduk 363.450 jiwa, Kabupaten Pangkep menghasilkan pangan berupa Padi (Beras) dan Jagung.
"Mayoritas peserta rapat dari berbagai fraksi, menegaskan pentingnya penyelenggaraan cadangan pangan agar kita mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya yang berada di kepulauan dan daerah terpencil." kata Ketua DPRD Kab.Pangkep, Haris Gani, mengawali sidang rapat paripurna.
Wakil rakyat ini berkomitmen mengawasi kinerja Pemkab dalam menyelenggarakan stok cadangan pangan secara berkala.
"Kita harus mengawasi secara ketat dan berkala soal cadangan pangan daerah ini. Harus benar-benar hadir sebagai solusi ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Distribusinya harus cepat, tepat sasaran dan tidak boleh terkendala karena faktor geografis." kata Perwakilan Fraksi Gerindra, Ririn Prakarsa.
Bahasan pada Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun 2025, Fraksi Golkar mengkritisi terkait fiskal daerah ini. Fiskal adalah segala hal yang berkaitan dengan Pajak, Pendapatan dan Pengeluaran Uang Negara.
Fraksi Golkar menyoroti kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mappatuwo Kab.Pangkep.
Seperti diketahui, Perumda ini mengelola berbagai sektor usaha dan aset daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya:
1. Mengelola kawasan wisata dan aset daerah.
2. Mengelola energi dan kelistrikan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBBN).
3. Mengelola tenaga kerja alih daya di Perusahan Semen Tonasa.
4. Mengelola tambang dan mineral batu bara, pelabuhan hulu-hilir minyak gas, pelayaran dan pelabuhan serta industri.
"Kami minta Kepala Daerah mengevaluasi menyeluruh terhadap Perumda Mappatuwo yang dinilai tidak produktif. Jangankan untuk pemasukan buat daerah, untuk menghidupi dirinya sangat sulit." kata Perwakilan Fraksi Golkar, Budiamin.
