Protes Organisasi Masyarakat Sipil Sulsel Tolak Pencabutan Pilkada Langsung
- Istimewa
Sulawesi –Aksi protes melalui pernyataan sikap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulawesi Selatan Kawal Pemilu, yang menolak pencabutan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) langsung, dilayangkan melalui Konferensi Pers (Konpres), Senin kemarin (19/01/2026) di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.
Sebanyak 30 OMS Sulsel Kawal Pemilu yang terdiri dari gabungan beberapa lembaga diantaranya:
1. Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulsel
2. LBH Makassar
3. Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel
4. Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi
5. Komunitas Inovasi dan Pelayanan Publik (KIPP) Sulsel
6. Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi
7. Balla Inklusi Sulsel
8. Lembaga Riset dan Penguatan Kebijakan Masyarakat (LRPKM) Sulsel
9. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar
10. Solidaritas Perempuan (SP) Angin Mammiri Sulsel
11. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK) Sulsel
12. YMC Sulsel
13. Lembaga Mitra Lingkungan (LML) Sulsel
14. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel
15. YMH Sulsel
16. Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel
17. Yayasan Pendidikan Lingkungan (YPL) Sulsel
18. Intitute of Community Justice (ICJ) Makassar
19. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Sulsel
20. Wadjo Institute
21. Yayasan Pabbata Ummi (YABTA-U)
22. Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Palopo
23. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel
24. Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Sulsel
25. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Makassar
26. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Sulawesi
27. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulsel
28. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulsel
29. Jati Sulsel
30. Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulsel
"Wacana terkait rencana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selama ini melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau pilkada langsung menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang pertama digulirkan Partai Golongan Karya (GOLKAR) kemudian disetujui para elit partai politik lainnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), adalah akal-akalan para elit parpol dan semata-mata untuk kepentingan politik segelintir kelompok elit politik yang berkuasa dan demi keuntungan oligarki." kata Koordinator FIK ORNOP Sulsel, Samsang Syamsir.
