Akhirnya, Rencana Kawasan Industri Petrokimia Dihapus Panitia Khusus Dewan
- Istimewa
SULAWESI.VIVA.CO.ID--Bak gayung bersambut, aksi protes masyarakat Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menolak lahannya menjadi kawasan industri Petrokimia, diamini wakil rakyat.
Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Bulukumba yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026, menyatakan menghapus pasal 51 ayat 1 yang menyebutkan Kec.Bonto Bahari dimasukkan sebagai Kawasan Industri Petrokimia.
"Surat pernyataan penolakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini, atas nama anggota Pansus RTRW Kab.Bulukumba menolak dengan tegas, wilayah Kec.Bonto Bahari, Kab.Bulukumba, Provinsi Sulsel, dimasukkan sebagai kawasan industri Petrokimia. Berdasarkan hal diatas, kami akan menghapus pasal 51 ayat 1 poin D.1 dalam Ranperda yang menyatakan bahwa Kec.Bonto Bahari sebagai kawasan industri Bulukumba. Demikian pertanyaan ini kami buat atas dasar kesadaran, dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun." kata Ketua Pansus DPRD Kab.Bulukumba, Dr.Supriadi, S.P, M.Si, Selasa malam (04/02/2026).
Sontak, sorak-sorai tepuk tangan tanda kegembiraan massa pun menggema disisi ruang aspirasi DPRD Kab.Bulukumba, usai mendengar pengumuman pertanyaan sikap Pansus.
Dihadapan massa aksi, tujuh orang Pansus DPRD Kab.Bulukumba terkait Ranperda RTRW 2026 bertanda tangan:
1. Dr.Supriadi S.P, M.Si (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat/ Hanura)
2. Juandy Tandean (Fraksi Partai Golongan Karya/ Golkar)
3. Fuad Arafah (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/ PKS)
4. H.Muhdar Reha (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa/ PKB)
5. Efhi Wahyudi Masri (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya/ Gerindra)
6. Andi Narni Nur Intan (Fraksi Partai Nasional Demokrat/ Nasdem)
7. Kaspul BJ (Fraksi Partai Demokrat)
