Protes Nasional: Mahasiswa Makassar Lawan Kebijakan Penghematan Anggaran

Pemotongan anggaran disebut berdampak pada pengurangan subsidi rakyat, penurunan anggaran pendidikan, dan tetap berjalannya proyek-proyek strategis yang dinilai tidak berorientasi pada kesejahteraan publik.

“Kebijakan ini mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Pendidikan adalah hak, bukan komoditas. Pemotongan anggaran ini akan semakin memperparah kesenjangan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujar Muh Reski, Sekjen Dema UIN Makassar, yang turut memimpin aksi.

Salah satu sorotan utama mahasiswa adalah pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam International World Government Summit 2025 pada 13 Februari lalu. Dalam forum tersebut, Prabowo dengan bangga mengumumkan pemotongan subsidi dan menyebut anggaran pendidikan sebagai program yang “tidak jelas.” Pernyataan ini menimbulkan reaksi keras, mengingat angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah.

Menurut data Statistik Pendidikan 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi hanya mencapai 31,45 persen. Itu berarti hanya sekitar 3 dari 10 anak muda yang mampu melanjutkan pendidikan tinggi. Situasi lebih buruk dialami oleh anak-anak dari keluarga buruh dan tani, yang peluangnya jauh lebih kecil untuk mengakses pendidikan tinggi.