DKPP Tolak Aduan Paris-Islam, 16 Penyelenggara Bawaslu Sulsel dan Jeneponto Tak Terbukti Melanggar

SULAWESI.VIVA.CO.ID -- Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara No. 41-PKE-DKPP/I/2025 yang diadukan oleh H Paris Yasir dan Islam Iskandar (Paris-Islam) telah diselenggarakan.

Aduan Paris-Islam dikuasakan oleh Saiful dkk. Perkara ini digelar langsung pada Senin (3/3/2025) di ruang sidang DKPP, Jl Abdul Muis, No. 2-4 Jakarta.

Sidang ini juga disiarkan langsung di kanal Youtube resmi DKPP RI. Pembacaan putusan sidang dalam perkara tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis DKPP Ratna Dewi Pettalolo.

Dalam amar putusannya, Ratna menegaskan, laporan aduan oleh 16 teradu dalam perkara yang diadukan Saiful dkk, ditolak seluruhnya oleh majelis DKPP.

"Tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, berdasarkan pertimbangan dan Kesimpulan tersebut, memutuskan, satu menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya," kata Ratna.

Putusan itu juga, DKPP merehabilitasi nama-nama 16 penyelenggara pemilu, baik dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bawaslu Jeneponto serta para Panwascam di beberapa kecamatan.

Ratna mengatakan, kesimpulan dalam persidangan DKPP yang diadukan oleh pengadu, tidak terbukti melakukan pelanggaran penyelenggaraan pemilu.

Halaman Selanjutnya

Sekadar diketahui, 16 pengawas pemilu yang berstatus sebagai teradu tersebut adalah: Mardiana Rusli dan Saiful Jihad (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan), kemudian Muhammad Alwi dan Eric Fathur Rahman (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jeneponto), masing-masing sebagai teradu I sampai IV.