Andi Baso Matutu Tersangka dan DPO, Hakim Diminta Tolak Praperadilan

Sidang Prapreadilan di Pengadilan Negeri Makassar
Sidang Prapreadilan di Pengadilan Negeri Makassar
Sumber :
  • Dok. Sulawesi.viva.co.id

Sulawesi.viva.co.id - Tersangka dalam kasus dugaan pembuatan laporan keterangan palsu, Andi Baso Matutu, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polrestabes Makassar

Hal itu terungkap dalam persidangan praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar, Senin, 19 September 2022.

"Yang memberitahu saya adalah penyidik bahwa Andi Baso Matutu sudah tersangka dan DPO," kata M. Djundi, saksi pelapor dalam sidang praperadilan Senin siang.

Dalam sidang tersebut, pihak Andi Baso Matutu mempraperadilankan Polrestabes Makassar. Djundi hadir sebagai saksi pelapor bersama dengan seorang saksi dari Polda Sulawesi Selatan. Juga hadir tiga penasihat hukum yang diutus Polrestabes Makassar, dan dua pengacara dari Andi Baso Matutu.

Kepada media usai persidangan, Djundi sangat berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menolak gugatan Andi Baso Matutu. Pasalnya, dia menyampaikan, di dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, yang ditanda tangani Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Muhammad Hatta Ali, menyebutkan dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.

Kemudian, jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan praperadilan tidak dapat diterima. Berikutnya, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.     

"Apalagi telah ada bukti dalam kasus Pasar Butung, tersangkanya DPO, sehingga ditolak praperadilannya, karena hakim taat pada surat edaran Mahkamah Agung tersebut," terang Djundi.

Andi Baso Matutu sebelumnya dilaporkan Djundi dalam kasus memberikan laporan palsu ke Polrestabes Makassar.

Djundi mengatakan sebagai ahli waris sebidang tanah di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, tepatnya berada di sisi kanan Telkom. Namun belakangan, tanah tersebut diklaim oleh Andi Baso Matutu dengan menggunakan surat yang diduga palsu.

Menurut penjelasan Djundi, Andi Baso Matutu mengaku bahwa rincik tahun 1941 yang dia gunakan bukti di kasus perdata nomor 49/pdt.g/2018/pnmakassar, dan dia lampirkan surat keterangan kehilangan/terbakar bahwa seakan-akan rincik itu disita hingga terbakar di Polda Sulsel pada 2016.

"Faktanya, rincik tersebut tidak pernah disita, apalagi sampai terbakar," jelasnya.

Dari situlah Djundi pun melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Makassar pada 21 Februari 2022.

Pada 30 Mei 2022, pihak kepolisian lalu mengeluarkan surat perintah penyidikan dan juga surat pengembangan hasil penelitian laporan pada 30 Mei 2022.