Bagaimana Status Hukum Mahar Nikah yang Hilang atau Dijual, MUI Sulsel Beri Fatwa Ini
- dokumentasi: MUI Sulsel
Sulawesi.viva.co.id-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel keluarkan fatwa tentang status hukum mahar yang hilang di kantor MUI Sulsel, Jalan masjid Raya Makassar.
Sekertaris Komisi Fatwa MUI Sulsel, Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid Lc MA mengungkapkan, keputusan fatwa ini merespon masukan dari masyarakat yang menanyakan tentang status mahar yang hilang akibat bencana atau diambil alih pemerintah dibeberapa tempat seperti yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Pangkep yang berkenaan dengan mahar rumput laut.
"Di Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng misalnya masyarakat pesisir menjadikan bentangan rumput laut sebagai mahar sehingga banyak yang hilang akibat terjangan badai, " katanya.
KH Syamsul Bahri menjelaskan, selama bentangan laut itu ada ukuran atau dapat dilihat secara jelas dan punya bukti kepemilikan yang sah maka bisa dijadikan mahar.
"Jika mahar berupa bentangan laut itu hilang akibat terjangan badai maka suami tidak bertanggung jawab lagi karena sudah diserahkan pada istri, " ungkapnya.
Lanjutnya,sama halnya dengan mahar berupa tanah yang hilang akibat pelebaran jalan atau diambil alih pemerintah maka suami juga tidak bertanggung jawab lagi melainkan istrinya. Adapun urusan ganti rugi itu urusan istri dengan pemerintah.
KH Syamsul Bahri menjelaskan, kepada masyarakat yang memiliki masalah mahar bentangan laut atau tanah garapan tersebut status hukum nikahnya tetap sah kerena suami tidak bertanggung jawab lagi jika sudah diserahkan kepada istri.
