SNBP Jadi Masalah, Anggota Komisi E DPRD Sulsel Gelar RDP dengan Orang Tua para Siswa

SULAWESI.VIVA.CO.ID – Kisruh ratusan siswa di Makassar, Sulawesi Selatan, terancam tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) terus berlanjut.

Puluhan orang tua siswa dari berbagai SMA dan SMK di Makassar mendatangi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi E.

Mereka menuntut agar pendaftaran SNBP kembali dibuka, hal itu agar anak-anak mereka tidak kehilangan kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi.

Dalam RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi E DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Muhammad Azhar Ghazali, perwakilan orang tua siswa SMA Negeri 17 Makassar, menyampaikan apresiasi kepada Komisi E DPRD Sulawesi Selatan.

Dia meminta dalam RDP terkait permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut bisa diselesaikan secara bijak.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wakil rakyat yang sudah menerima kami dalam RDP dengan Komisi E. Kami membawa enam aspirasi, salah satunya adalah perlunya investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kasus ini hingga menimbulkan kegaduhan," ujar Azhar, Senin (10/2/2025).

Selain itu, Azhar juga menyoroti perlunya restrukturisasi dan reformasi total dalam kepemimpinan di SMA Negeri 17 Makassar.

"Kami juga meminta dilakukan monitoring terhadap kondisi sekolah, karena ternyata ada inharmonisasi antara pengajar dan bahkan dengan siswa. Hal yang paling penting adalah memastikan tidak ada lagi kasus intimidasi terhadap siswa," tegasnya.

Ia menambahkan, para orang tua berharap proses belajar-mengajar di SMA Negeri 17 Makassar ke depan dapat berjalan lebih baik dan kondusif.

"Ke depannya, kami ingin sekolah ini benar-benar bisa menjaga nama baiknya sebagai salah satu sekolah unggulan di Makassar," pungkasnya.  

Kesimpulan yang diambil dalam RDP dengan Komisi E, kata Azhar Ghazali, adalah mendesak dinas pendidikan untuk membuka kembali aplikasi pendaftaran SNBP.

Selain itu, mereka meminta adanya investigasi terhadap sekolah yang diduga melakukan intimidasi terhadap siswa terkait masalah ini.

Menurut para orang tua, kasus ini disebabkan oleh kelalaian pihak sekolah dalam penginputan data siswa yang berhak mengikuti SNBP. Mereka berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi sekolah agar kejadian serupa tidak terulang.  

Menanggapi permasalahan ini, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Dr. Fadli Ananda, menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan pembukaan kembali pendaftaran SNBP bagi siswa yang belum terdaftar.

"Kami telah melakukan RDP bersama sekolah dan orang tua siswa untuk mencari solusi agar kejadian ini tidak terulang," tegasnya.

"Salah satu langkah yang diupayakan adalah memperbaiki sistem pendataan serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sulsel agar pendaftaran SNBP dapat dibuka kembali," sambungnya.  

DPRD juga meminta, siswa yang berdampak saat ini, untuk tetap menyiapkan berkas pendaftaran agar, jika ada kesempatan pembukaan kembali sistem, mereka bisa segera mendaftar.

"Jadi kami tetap meminta teman-teman yang belum terdaftar menyiapkan seluruh berkasnya supaya ketika hal-hal itu terbuka kembali langsung bisa di klik dan bisa dimasukkan siswa-siswa yang memenuhi syarat tersebut," imbuhnya.

Selain itu, kata Fadli, evaluasi akan dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang  mengalami kendala dalam proses pendaftaran guna memastikan kejadian serupa tidak terjadi di tahun berikutnya.  

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, juga angkat bicara dalam RDP yang berlangsung pagi tadi. Ia mengakui bahwa permasalahan ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

"Beberapa sekolah, baik negeri maupun swasta, mengalami kendala saat pendaftaran SNBP karena keterbatasan waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia pusat. Kami telah mengirimkan surat permohonan ke panitia pusat untuk meminta perpanjangan waktu pendaftaran," ungkapnya.  

Dinas Pendidikan Sulsel juga akan melakukan evaluasi terkait kelalaian yang terjadi di sekolah-sekolah yang terdampak. 

Jika ditemukan adanya kesalahan manajemen di tingkat sekolah, langkah tegas akan diambil agar kejadian serupa tidak terulang.

Selain itu, terkait dugaan intimidasi terhadap siswa, Dinas Pendidikan Sulsel berjanji akan melakukan investigasi terhadap sekolah-sekolah yang dilaporkan melakukan tindakan tersebut. Jika terbukti, tindakan tegas akan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab.  

Saat ini, DPRD dan Dinas Pendidikan Sulsel terus berkoordinasi dengan panitia pusat agar pendaftaran SNBP dapat kembali dibuka. Para siswa dan orang tua diimbau untuk bersabar sambil menunggu keputusan resmi dari pihak berwenang. (*)