Jurnalis TVRI-RRI Terdepak, IJTI: Negara Harus Bertanggung Jawab!
- Istimewa
SULAWESI.VIVA.CO.ID -- Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyesalkan keputusan pemerintah memangkas anggaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI, yang berujung pada dirumahkannya kontributor serta pegawai kontrak di berbagai daerah.
Keputusan ini dinilai kontraproduktif terhadap upaya menjaga independensi dan kualitas pemberitaan di tengah maraknya disinformasi.
Pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga membuat TVRI dan RRI mengambil langkah efisiensi dengan menghentikan kerja para jurnalis kontrak di daerah. Dampaknya langsung terasa: berkurangnya liputan dari pelosok negeri dan semakin terpusatnya pemberitaan pada isu-isu di ibu kota.
Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menilai keputusan ini merugikan publik. “TVRI dan RRI adalah benteng informasi publik. Di tengah arus hoaks yang semakin deras, lembaga penyiaran publik justru harus diperkuat, bukan dilemahkan,” ujarnya dalam rilis resminya, (12/2) rabu.
IJTI juga menyoroti nasib para jurnalis daerah yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ini.
“Jurnalis di daerah memiliki peran krusial dalam menyuarakan persoalan lokal yang sering luput dari perhatian nasional. Dengan dirumahkannya mereka, isu-isu strategis di daerah akan semakin terpinggirkan,” kata Sekretaris Jenderal IJTI, Usmar Almarwan.
Di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pemutusan hubungan kerja para jurnalis kontrak ini dinilai sebagai pukulan berat. Banyak di antara mereka menggantungkan hidup dari profesi ini, dan kini terancam tanpa kepastian.
Menurut IJTI, pemangkasan anggaran bukanlah solusi untuk meningkatkan kualitas jurnalisme di lembaga penyiaran publik. Sebaliknya, pemerintah seharusnya memberikan dukungan lebih besar agar TVRI dan RRI tetap mampu bersaing di era digital.
“Jika negara ingin memastikan rakyatnya mendapatkan informasi yang berkualitas, maka penguatan TVRI dan RRI harus menjadi prioritas,” kata Herik.
IJTI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemotongan anggaran dan mencari solusi yang lebih bijak demi menjaga independensi dan keberlanjutan TVRI serta RRI sebagai lembaga penyiaran publik.
Mereka juga menyerukan reformasi menyeluruh guna memastikan kedua lembaga ini tetap profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Informasi yang kredibel adalah hak publik. Jangan sampai lembaga penyiaran publik justru kehilangan fungsinya karena kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Usmar.
Pemerintah hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut. Namun, sejumlah pihak berharap ada solusi yang tidak mengorbankan jurnalis dan kualitas pemberitaan bagi publik.
