Alumni Unhas Makassar Jadi Wakil Ketua KPK
- Istimewa
Sulawesi.viva.co.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menandatangani pakta integritas, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis, 3 November 2022.
Kegiatan itu juga sekaligus menandai kelengkapan lima pimpinan KPK yang akan saling bahu membahu dalam langkah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Setidaknya ada empat poin utama pakta integritas yang dibacakan sekaligus disepakati oleh Johanis sebagai Wakil Ketua KPK.
Pertama, bersedia mematuhi dan melaksanakan secara sungguh-sungguh peraturan perundang-undangan dan kode etik Pimpinan KPK.
Kedua, bersedia menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas.
Ketiga, bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila selama menjabat ditemukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.
Keempat, apabila melanggar hal-hal yang tertuang di dalam Pakta Integritas, Johanis menyatakan kesediaannya dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Johanis mengaku momen pelantikan dirinya pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022, yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, akan dimaknai menjadi semangat dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ia pun mengajak seluruh insan KPK untuk bersama-sama melangkah, mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
“Sehingga tugas, kewajiban, dan fungsi saya bersama para pimpinan bisa berjalan atau terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat, bangsa dan negara untuk membasmi tindak pidana korupsi,” kata Johanis.
Profil Johanis Tanak
Johanis Tanak
- Istimewa
Johanis Tanak merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ia menempuh pendidikan pada 1983. Kemudian pada 2019, Johanis melanjutkan pendidikan di bidang hukum hingga meraih gelar Doktor di Universitas Airlangga.
Johanis adalah pensiunan jaksa yang telah berkarir di banyak kejaksaan tinggi. Johanis pernah menjabat sebagai Wakil Kejaksaan Tinggi Riau pada 2014. Setelah itu, pada 2016, ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Dalam perjalanan karirnya, Johanis pernah ditunjuk menjadi Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI.
Ia pun pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Pada 2019, Johanis sebenarnya telah ikut dalam seleksi calon pimpinan KPK. Ia masuk dalam daftar 10 calon pimpinan KPK. Namun saat itu ia tidak terpilih. Ia kembali menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada 2022 untuk mengisi kursi kosong pimpinan KPK yang ditinggal oleh Lili Pintauli, yang terseret kasus gratifikasi.
