DPRD Gowa dan Pemkab Perkuat Sinergi Evaluasi APBD 2025
- istimewa
SULAWESI.VIVA.CO.ID -- Gowa --Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dan DPRD terus memperkuat sinergitas dalam mengevaluasi berbagai capaian dan pelaksanaan program pemerintahan yang sudah berjalan selama ini di tahun anggaran 2025.
Di rapat paripurna DPRD Gowa yang kembali digelar di gedung wakil rakyat itu, Kamis (23/7/26) malam, Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin dan Sekda Gowa, Andy Azis Peter, serta sejumlah pimpinan OPD, maupun camat di lingkup pemerintah, kompak hadir mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Ardiansyah Sabir, menyatakan fraksinya memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Gowa yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya. Atas dasar itu, Fraksi Demokrat merekomendasikan agar Ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
"Fraksi Demokrat memandang hasil capaian Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah meraih opini WTP dari BPK untuk ke-14 kali. Oleh karena itu, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kami rekomendasikan untuk dibahas lebih lanjut," ujar Ardiansyah.
Pandangan serupa juga disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Muh Furqan Naim. Fraksi Golkar menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
"Fraksi Golkar menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan," kata Muh Furqan Naim.
Selain itu, fraksi lainnya juga bergantian menyampaikan masukan, evaluasi dan berbagai catatan atas program pemerintahan yang sudah berjalan selama ini.
Sementara itu, Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, saat membacakan tanggapan pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD,
menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas saran, masukan, pertanyaan, dan kritik konstruktif yang diberikan dalam pembahasan Ranperda LPj APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, seluruh masukan fraksi menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menyempurnakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Ia menjelaskan, laporan pertanggungjawaban APBD disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Laporan tersebut juga menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan capaian kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran.
