Pajak 12 Persen Cekik Masyarakat, BEM FEB Unismuh Makassar Demo Tolak PPN di Kantor DPRD Sulsel
- Istimewa
SULAWESI.VIVA.CO.ID -- Dalam upaya menyuarakan aspirasi rakyat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), menggelar aksi demonstrasi.
Aksi Demo ini berlangsung di Kantor DPRD Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumoharjo No.59, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Mereka meminta agar menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan berlaku pada Januari 2025. Kenaikan tarif PPN yang semula 11% menjadi 12% dinilai akan berdampak buruk bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.
Aksi dimulai di Jalan Sultan Alauddin, tepatnya di depan kampus Unismuh Makassar, kemudian massa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Sulawesi Selatan.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat, mengingat kondisi ekonomi pasca-pandemi yang masih belum sepenuhnya pulih.
“Kebijakan ini kurang tepat dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Jika kebijakan ini diterapkan, akan membawa dampak signifikan pada daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang sudah menghadapi berbagai tekanan ekonomi,” ujar Awal Syam, Ketua Umum BEM FEB Unismuh Makassar sekaligus Jenderal Lapangan dalam aksi tersebut.
Selain itu, Awal Syam juga menegaskan dampak negatif kenaikan PPN terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kenaikan tarif PPN berpotensi memukul UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jika konsumsi masyarakat menurun akibat kenaikan PPN, banyak pelaku UMKM yang akan mengalami penurunan pendapatan bahkan terancam gulung tikar,” lanjutnya.
Setelah orasi dan negosiasi, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima untuk berdialog dengan anggota DPRD Sulsel dari berbagai fraksi.
Dalam forum tersebut, mahasiswa memaparkan analisis dan dampak negatif dari kenaikan PPN 12%, seperti meningkatnya beban hidup masyarakat, berkurangnya daya beli, penurunan penjualan UMKM, serta potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat meningkatkan angka pengangguran.
Para anggota DPRD Sul-sel memberikan respon positif terhadap tuntutan tersebut dan menyatakan dukungan terhadap penolakan kenaikan PPN.
Sebagai bentuk komitmen, anggota DPRD Sulsel sepakat, untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan dalam peninjauan kembali serta pengambilan kebijakan.
“Kami akan terus mengawal isu ini, dan jika tuntutan hari ini tidak ditindaklanjuti, kami yakin gelombang perlawanan akan terus ada di Makassar, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar,” tutup Awal Syam.
Aksi ini menunjukkan, gerakan mahasiswa Unismuh Makassar tidak hanya peduli terhadap isu akademik, tetapi juga aktif menyuarakan kepentingan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang berdampak luas.