Sidang KEEP ini dipimpin Majelis Heddy Lugito dan Ratna Dewi Pettalolo. Pengadu mendalilkan, bahwa Teradu I sampai V diduga tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu K
Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), mulai menerapkan kebijakan baru dengan sistem sewa kendaraan operasional untuk para pimpinan Organisasi Perangk
DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, resmi memasuki tahap pembuktian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI)
Penetapan ini dilakukan, usai Mahkamah Konstitusi (MK), menolak gugatan sengketa Pilgub Sulsel, sehingga proses tidak berlanjut ke tahap pembuktian. Dengan keputusan MK
Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengumumkan bahwa dari 54 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Serentak 2024, hanya 7 perkara yang akan lanjut ke tahap
