Gaduh, Deddy Sitorus 'Ngamuk' di RDP Komisi II: Wajar Kita Mundur Semua, Bikin Malu!
- Sulawesi.viva.co.id
SULAWESI.VIVA.CO.ID -- Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menilai pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan kontestasi politik yang paling kacau sepanjang sejarah Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Deddy Sitorus dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/2).
Menurut Deddy, tingginya angka gugatan hasil Pilkada 2024 yang sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan kacau-balau proses pemilu kali ini.
"Pemilu kita ini di bawah pemerintahan (Jokowi) sebelumnya, adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah," tegas Deddy.
Dia mengungkapkan bahwa hampir 60 persen atau sekitar 310 dari total 545 hasil Pilkada 2024 digugat ke MK, yang menurutnya menandakan buruknya pelaksanaan kontestasi politik di era Jokowi.
"Hampir 60 persen, gila itu," kata Deddy yang juga merupakan legislator dari Fraksi PDI Perjuangan.
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus
- Screenshot TVR Parlemen
Sebagai bentuk tanggung jawab atas masalah tersebut, Deddy menyerukan agar seluruh pihak terkait, termasuk pimpinan KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan Kapolri, untuk mundur secara massal.
"Saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri gagal kita ini," tegasnya.
Deddy juga mengungkapkan bahwa dirinya sebagai anggota DPR merasa turut gagal atas banyaknya gugatan hasil Pilkada 2024.
"DPR juga, supaya adil. Enggak apa-apa, kalau perlu mundur berjamaah, saya siap, supaya sebagai tanggung jawab kita kepada bangsa ini," tambahnya.
Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa masalah dalam Pilkada 2024 bisa saja lebih dari 60 persen, karena beberapa pasangan calon (paslon) memilih untuk tidak menggugat ke MK meskipun terjadi pelanggaran yang masif.
Dalam catatan Deddy, sebanyak 235 pelaksanaan Pilkada 2024 tidak digugat ke MK, meskipun 35 di antaranya adalah daerah dengan kandidat tunggal atau melawan kotak kosong.
"Sebanyak 198 daerah itu bukan berarti tidak bermasalah, either, pelanggarannya terlalu masif, sehingga tidak bisa dibuktikan atau orang sudah capek," jelas Deddy.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran serius dari anggota DPR terhadap integritas dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dan menggugah perhatian banyak pihak terkait agar segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan sistem pemilu di masa depan. (*)
